Polemik Data Harga LPG 3 Kg
Polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencuat setelah muncul perbedaan pandangan mengenai data harga asli LPG 3 kilogram (kg). Bahlil menuding Purbaya salah membaca data, sementara Purbaya menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan hasil perhitungan dari timnya dan masih terus mempelajarinya lebih dalam.
Isu ini bermula ketika Purbaya mengungkapkan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung, sementara harga jual ke masyarakat hanya sekitar Rp12.750 per tabung berkat subsidi pemerintah sebesar Rp30.000 per tabung.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi langsung oleh Bahlil, yang menilai Purbaya salah membaca data dan belum mendapat penjelasan lengkap dari jajaran di bawahnya.
Purbaya: “Mungkin Cara Lihat Datanya Berbeda”
Menanggapi tudingan tersebut, Purbaya dengan tenang menyatakan bahwa ia sedang meninjau ulang data tersebut untuk memastikan keakuratannya. Menurutnya, perbedaan pembacaan data bisa terjadi karena perbedaan metode dan sudut pandang antar kementerian.
“Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya,” ujar Purbaya saat kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10).
Ia menambahkan, angka akhir seharusnya akan sama, karena sumber data berasal dari pos anggaran yang sama pula. “Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu saja kan. Nanti kita jelaskan seperti apa yang betul,” ucapnya.
Menurutnya, perbedaan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam proses koordinasi antarkementerian. “Mungkin cara lihat datanya beda. Kadang-kadang hitungan dari sisi akuntansi dengan dari sisi praktik di lapangan itu memang tidak selalu sama,” tambahnya.
Bahlil: “Menkeu Salah Baca Data”
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai bahwa kesalahan Purbaya bukan pada niat, melainkan pada pemahaman data yang belum sepenuhnya akurat. Ia menilai hal tersebut wajar mengingat Purbaya baru saja menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau masih baru menjabat, mungkin butuh waktu untuk penyesuaian,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Bahlil juga menyebut bahwa bisa jadi Purbaya belum mendapatkan laporan lengkap dari jajaran Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. “Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan dengan baik oleh dirjennya atau oleh timnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan data subsidi LPG 3 kg ini juga berkaitan dengan proses integrasi data penerima subsidi ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga:
Quartararo Bercanda ke Marquez Soal Balapan
Data Tunggal Jadi Kunci Akurasi Subsidi
Menurut Bahlil, proyek DTSEN akan menjadi fondasi penting dalam penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Selama ini, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan subsidi LPG 3 kg hanya diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Data tunggal ini masih dalam proses pematangan. BPS bekerja sama dengan tim di ESDM, jadi nanti semuanya akan sinkron,” jelas Bahlil.
Hal ini juga diakui oleh banyak pihak sebagai langkah penting untuk menghindari tumpang tindih data antara Kementerian Keuangan, ESDM, dan lembaga lainnya. Dengan begitu, penghitungan harga dasar dan besaran subsidi dapat dilakukan secara lebih transparan dan akurat.
Sinergi dan Klarifikasi Antar Kementerian
Purbaya menegaskan bahwa perbedaan data antar lembaga bukan hal baru dalam pemerintahan, dan komunikasi antar kementerian akan menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia memastikan bahwa pihaknya siap duduk bersama Kementerian ESDM untuk melakukan sinkronisasi data.
“Yang penting jangan sampai publik salah paham. Kita sama-sama ingin transparan, datanya nanti akan kita cocokkan,” kata Purbaya.
Dengan demikian, polemik ini diharapkan segera selesai setelah dilakukan klarifikasi menyeluruh. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan akhirnya tetap sama: memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan efisien.
Kesimpulan
Polemik antara Purbaya dan Bahlil mencerminkan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam pengelolaan data subsidi energi. Perbedaan pandangan bukanlah pertentangan, melainkan bagian dari proses menuju keseragaman informasi.
Dengan pembenahan data yang terintegrasi lewat DTSEN, publik berharap ke depan tak ada lagi kebingungan soal angka subsidi LPG 3 kg maupun harga aslinya. Transparansi dan sinergi menjadi kunci utama dalam mengelola kebijakan subsidi yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak.