Gelombang Aksi Protes
Beberapa hari terakhir, jalanan di ibu kota hingga daerah dipenuhi aksi demonstrasi. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai gelombang unjuk rasa ini merupakan wujud akumulasi kemarahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan DPR.
Kritik atas Kebijakan DPR
Menurut Adi, kondisi sulit yang dihadapi masyarakat kontras dengan sikap DPR. “Ketika rakyat susah mencari pekerjaan, justru tunjangan dewan dinaikkan. Saat rakyat berjuang dengan hidupnya, banyak pejabat malah rangkap jabatan, ditambah beban pajak naik,” ujarnya.
Pentingnya Menjaga Perilaku Publik
Adi menekankan bahwa DPR sebagai wakil rakyat wajib menjaga ucapan dan sikap. Ia menyoroti perilaku anggota DPR yang dianggap tak pantas di hadapan publik, seperti berjoget saat rakyat sedang resah hingga melontarkan tuduhan kasar ketika rakyat menyampaikan protes.
Sorotan terhadap Pernyataan Soal Tunjangan
Lebih lanjut, Adi menilai komentar sejumlah anggota DPR mengenai tunjangan rumah menambah kemarahan publik. Beberapa anggota DPR disebut merasa tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah tidak mencukupi, bahkan mengeluhkan jarak tempuh Bintaro-Senayan yang macet sebagai alasan tambahan fasilitas.
Pesan Tegas untuk DPR
Adi menegaskan bahwa DPR adalah pejabat publik yang seharusnya memberi contoh. “Kata-kata mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan justru menantang rakyat,” tegasnya.
Aksi Rakyat Terus Berlanjut
Sebagai catatan, demonstrasi terkait gaji dan tunjangan DPR masih berlangsung. Terakhir, massa turun ke sejumlah titik penting pada Jumat (29/8), termasuk di depan Polda Metro Jaya, gedung DPR, dan Markas Brimob.
Baca Juga: Ada Demo, Banyak PNS di Jakarta Pilih WFH Hari Ini